Basyir Ahmad Barmawi

Dirjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM

 

 

           

            Dengan luas wilayah yang mencapai 1.904.556 kilometer persegi, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah bagi aparat imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya manusia dari dan ke Indonesia. Apalagi kalau itu mesti mereka lakukan dengan tanpa dukungan teknologi yang canggih. Untuk meningkatkan pengawasan, serta mempercepat proses pelayanan, Ditjen Imigrasi kemudian menerapkan sistem e-office. “Dengan e-office, nantinya tidak perlu waktu yang lama untuk mengetahui status seseorang berkenaan dengan keimigrasian,” ujar  Basyir Ahmad Barmawi, dirjen Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM. Untuk mengetahui latar belakang penerapan e-office, manfaatnya bagi masyarakat, serta kesiapan aparat imigrasi dalam mengaplikasikan sistem e-office, Irwansyah dari Warta Ekonomi mewawancarai Basyir. Petikannya:

 

            Sebenarnya, apa yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi?

            Tugas keimigrasian itu menyangkut masalah lalu lintas manusia dari luar yang masuk ke dalam serta dari dalam yang keluar, dan berikut pengawasannya. Kami harus tahu kapan mereka datang atau keluar, apa keperluannya di sini, tinggal di mana dan sampai kapan. Semua itu menjadi tugas Ditjen Imigrasi.

 

            Lalu, apa kaitan tanggung jawab tadi dengan penerapan sistem e-office?

            Indonesia itu negara besar yang memiliki sekitar 17.516 pulau, sehingga sungguh sukar untuk mengawasi lalu lintas manusianya. Selama ini kami sudah mencoba melakukannya sebaik mungkin, tetapi saya melihat masih ada kekurangan kemampuan kami untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya lalu lintas manusia dari luar yang masuk ke dalam maupun dari dalam yang pergi ke luar. Apalagi kalau pekerjaan pengawasan ini dilakukan secara manual. Ditjen Imigrasi memiliki penggelaran sistem atau perkantoran di 107 kantor imigrasi (Kanim), 33 kantor wilayah (Kanwil), 126 tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), 79 pos lintas batas, 1 akademi imigrasi, dan 13 rumah detensi imigrasi (Rudenim).

            Lantas, bagaimana saya sebagai dirjen mampu menangani persoalan ini, padahal permasalahan yang ada juga menyangkut core business? Imigrasi adalah masalah paspor, visa, izin tinggal, status, dan cekal. Kalau ada pelanggaran terhadap semua sistem yang ada, kami memang memiliki direktorat penindakan, direktorat intelijen, direktorat kerja sama luar negeri dan lintas batas. Kami juga punya sistem fasilitatif dukungan logistik personel maupun keuangan yang menunjang semua pekerjaan kami. Namun, betapa sukar kami mengelola dan hampir tidak mungkin mengawasi orang-orang yang masuk dan keluar kalau kami hanya bekerja dengan sistem yang ada selama ini. Saya berpikir keras dan mencoba mempelajari semua ini. Saya pelajari di sini bisnisnya, kemudian pekerjaan imigrasi di wilayah sisi sebelah ini, lalu bagaimana saya harus mengendalikan semuanya? Padahal struktur saja tidak semuanya di bawah Ditjen Imigrasi.

 

            Instansi apa saja yang berada di bawah kendali Ditjen Imigrasi?

            Ditjen Imigrasi hanya membawahkan satu sekretaris direktorat jenderal dan enam direktur. Sementara itu, TPI, Kanim, Rudenim, atase imigrasi, dan akademi imigrasi tidak berada di bawah saya langsung, tetapi  di bawah sekjen dan sebagian di bawah kanwil. Oleh karena itu, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan semua sistem ini. Supaya kami mampu melaksanakan salah satu tugas pokok itu, kami harus melakukan penyempurnaan teknologi. Maka dari itu, pada direktorat jenderal kami membangun e-office. Artinya, e-office ini dibangun sebagai platform atau sebagai meja, ruangan yang mampu mewadahi secara integral semua sistem yang ada.

 

            Apa kelebihan dari sistem ini jika dibandingkan dengan sistem manual yang dahulu Anda pakai?

            Kalau dulu, saya harus menganalisis secara manual berapa orang yang masuk melalui Sumatera Utara, Surabaya, Jakarta, atau Bandara Ngurah Rai. Kemudian, visa apa yang digunakan, apakah mereka sudah pulang? Itu sangat sulit untuk kami lakukan. Namun, sekarang dengan mudah semua informasi tersebut bisa kami dapatkan. Jadi, e-office memang dipersiapkan untuk memberikan tempat terintegrasinya semua sistem dari penggelaran kantor yang sekian banyak itu menjadi terpusat hanya di lantai 10 gedung ini. Tinggal bagaimana kami mampu melakukan analisis data, mampu mengamankan data, mampu lebih mempercepat pelayanan dengan administratif keimigrasian, dan sekaligus memberikan kemudahan untuk melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran dan kejahatan di kedaulatan negara ini.

 

            Keuntungannya bagi masyarakat?

            Tentu saja masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen keimigrasian. Kelak, e-office ini akan mengintegrasikan semua sistem. Kalau dulu membuat paspor tidak bisa dilakukan di tempat lain selain di tempat yang sudah ditentukan, dengan pola biometric, sejak 2 Februari 2006 masyarakat sudah bisa membuat paspor di mana saja. Apalagi sekarang berkembang ke e-office, yang nantinya dikembangkan lebih baik lagi. Kami akan mempercepat pengurusan paspor melalui internet, memperpendek rantai birokrasi, dan sudah paperless. Ke internal, saya bisa mengetahui siapa yang membuat, dan kalau terjadi kelambatan, apa alasannya. Ini juga mengurangi pertemuan dengan mereka yang mengurus, yang berpotensi memunculkan kecurangan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan jaminan kecepatan dan keamanan.

 

            Berapa anggaran yang dihabiskan untuk mewujudkan sistem  e-office ini?

            Kalau tidak salah, pada awalnya dianggarkan Rp52 miliar. Akan tetapi, sesuai dengan Keppres No. 80/2003, proyek ini harus dilakukan dalam tiga pelayanan, yakni jasa konsultan perencana, pelaksanaan proyek, dan  jasa konsultan pengawas pelelangan sistem ini sendiri. Kemudian proyek ini dilelang kepada para pengusaha dengan perkiraan biaya Rp48 miliar. Dalam pelelangan tersebut kami justru mendapatkan harga Rp42 miliar lebih. Dengan demikian, Ditjen Imigrasi mampu menghemat biaya sekitar Rp5 miliar, yang dananya kemudian kami kembalikan ke kas negara. Jadi, kami tidak melakukan penyelewengan, tetapi justru penghematan.

 

            Anda begitu yakin dengan sistem ini. Namun, seberapa siap anak buah Anda menjalankan tugas dengan sistem e-office ini?

            Kami sudah melakukan capacity building dengan mengadakan pelatihan agar semua jajaran keimigrasian memahami soal ini. Namun, tentu saja semuanya membutuhkan waktu, karena tidak mungkin seseorang bisa akrab dengan sistem komputer dalam waktu singkat. Bisa dilihat, misalnya, ketika kami memulai program komputerisasi, banyak juga yang masih menggunakan komputer hanya untuk main game, bukan untuk mengembangkan atau mengerjakan tugas. Ini memang kenyataan sosial, tetapi kami berusaha walaupun harus melakukannya secara bertahap. Ketimbang kami ketinggalan sepuluh tahun ke depan, lebih baik kami sekarang berbuat sesuatu yang besar serta memperkaya kemampuan dan kompetensi dari aparat kami. Ini salah satu tantangan bagi kami, karena harus menghadapi persoalan resistensi budaya. Namun, itu sudah kami hadapi.