DAFTAR PEMENANG E-GOVERNMENT TERBAIK TAHUN 2003 

Kategori Kabupaten / Kota

 
I
II

: Kota Tarakan
: Kabupaten Kutai Timur
   
Kategori Propinsi
 
I
II

: Daerah Istimewa Yogyakarta
: Kalimantan Timur
   
Kategori Departemen / Kementerian
 
I
II

: Departemen Pendidikan Nasional
: Departemen Dalam Negeri
     
Kategori Pemerintah / Non Departemen
 
I
II

: Bank Indonesia
: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
 
Kategori Lembaga Lain Yang Relevan
 
I
II

:Badan Pengawas Pasar Modal
:Pusat Informasi Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral


Mas Wigrantoro Roes Setyadi
Spirit e-government award adalah mingingatkan para pelaksana pemerintahan bahwa inilah implementasi e-government yang tidak disertai dengan perubahan organisasi tata laksana pemerintahan. Dalam penilaian e-government, bobot TI-nya tidak begitu penting, sebab yang penting justru sustainability.



Richardus Eko Indrajit
Dalam penilaian kali ini bobot TI-nya dikurangi dan dititik-beratkan pada spiritnya, kemauan menjalankan e-government. E-goverment award kali ini memasukkan juga unsur transparansi, misalnya nilai investasi masing-masing daerah. Sebab, banyak yang mengaplikasikan e-goverment hanya pada pemasangan komputer. Ini salah. Sustainability merupakan kata kunci dari lima kriteria penilaian. Jadi investasinya harus berkelanjutan, bukan jangka pendek. Leadership harus terjaga. Bukan saat bupatinya tidak pro TI, semua proyek e-government dihentikan. Ada standar internasional untuk mengatur masalah penyelenggaraan e-goverment. Urutannya: Planning, Organising, Acquisition, Implement, dan Delivery. Lalu ada skala kontrol, masalah SDM, reward dan sebagainya. Namun, kata kuncinya adalah sustainability dan institutionalized. Jadi, lebih dihargai kalau ada daerah yang belum concern terhadap TI, yang pertama kali dipikir bukan implementasinya, tetapi membuat sistem agar TI ada.



Andi Mallarangeng
Jangan sampai pelaksanaan e-goverment tidak sustainable karena yang mengelola tidak konsisten. Jadi, yang penting dalam penilaian back office adalah man behind the system. Siapa yang menangani sistem itu ? Adakah jaminan bisa jalan terus ? Jadi, kalau yang menangani pegawai sendiri itu lebih bagus. Pertanyaab selanjutnya, bagaimana sususan organisasi yang menyelenggarakan e-government ? Apakah ada program untuk meningkatkan kapasitas departemen tersebut dalam menyelenggarakan e-government ? Apakah ada program untuk meningkatkan kapasitas departemen tersebut dalam menyelenggarakan e-government ? Ini harus dinilai. Apakah fungsi e-government itu dilekatkan secara institusional pada struktur pemerintahan dengan orang tertentu yang diberi kewenangan untuk menjalankannya atau hanya sebagai proyek ? Kalau diletakkan secara institusional, harus diberi nilai plus. Sebab, dia sudah menjalankan e-government sebagai suatu sistem pemerintah.



Budi Rahardjo
Dasar-dasar penilaian yang dilakukan pada E-Government 2002 tidak di hilangkan begitu saja. Penilaian front office tetap mendapat porsi yang cukup besar mengingat saat ini implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-goernment, nyatanya baru pada tahap web presence.



Robert Simanjuntak
Pengembangan e-government yang di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu melihat kemampuan finansial daerah tersebut. Daerah yang tergolong tidak mampu secara finansial, dilihat dari anggaran belanjanya, patut diberi nilai yang lebih apabila mampu membangun e-government dengan arah yang benar dibandingkan dengan daerah lain yang tergolong kaya.



 

all rights reserved, copying or reproducing any material on this website
without prior consent from Warta Ekonomi is prohibited