.: E-government :.

Peringkat I

Provinsi : DKI Jakarta

Blow Up :

Janji Fauzi yang ketiga adalah memperluas akses internet untuk manajemen pemerintahan. Ini dilakukannya dengan membangun jaringan internet hingga kelurahan.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan solusi secara elektronik untuk meningkatkan layanan masyarakat dan PAD. Ini termasuk program 100 Hari Pertama Fauzi Bowo.

Anda pernah mendengar konsep RT/RW-net? Ini adalah gagasan menghubungkan jaringan data secara online dari tingkat RT sampai provinsi. Kalau ini terealisasi, mengurus KTP atau membuat laporan kematian warga cukup sampai tingkat RT. Selanjutnya, oleh ketua RT, data akan dikirim secara elektronik ke tingkat lebih atas, dan seterusnya. Praktis, cepat, dan hemat.

Untuk merealisasikan konsep tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berniat menata jaringan sistem informasi dan telekomunikasi di provinsinya. Ini merupakan salah satu dari “19 Program Kerja 100 Hari Pertama” pemerintahannya. Kebijakan itu lalu diterjemahkan oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi (KPTI) DKI Jakarta dengan membuat tiga program prioritas, yakni perluasan akses internet untuk manajemen pemerintahan, e-procurement, dan memperbaiki layanan pembayaran pajak kendaraan.

Pajak kendaraan bermotor masih menjadi primadona pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini. Oleh karena itu, KPTI getol meng-upgrade layanan tersebut. Salah satunya adalah menyediakan layanan yang mobile dengan mengoperasikan sejumlah bus, kelak dibagi per kecamatan—saat ini masih per kota madya —agar masyarakat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM dan STNK. Ini adalah terobosan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling. Nantinya, semua bus Samsat keliling ini dilengkapi komputer yang terkoneksi langsung ke Polda Metro Jaya dan sekaligus Pusat Data Samsat DKI Jakarta. “Sistem baru ini bisa mendorong pemasukan pajak hingga Rp15 miliar per hari,” ungkap Sugiyanta, ketua KPTI DKI Jakarta. Apabila masyarakat ingin mengetahui di mana posisi bus Samsat keliling, mereka bisa melihat jadwal di situs pemkot, SMS ke 1717, atau menghubungi nomor telepon (021) 70883322.

Untuk mengurangi kebocoran PAD, Pemprov DKI Jakarta mengupayakan layanan e-procurement, yang meliputi e-announcement dan e-tendering (bidding). Layanan ini juga bertujuan mempercepat pengadaan barang dan jasa. “Kalau Keppres No. 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan 18 hari, dengan e-procurement hanya butuh tiga-empat hari, real time online pula,” urai Sugiyanta. Sayangnya, pelaksanaan e-procurement di wilayah ini baru sebatas pengumuman lelang lewat situs pemprov.

Janji Fauzi yang ketiga adalah memperluas akses internet untuk manajemen pemerintahan. Ini dilakukannya dengan membangun jaringan internet hingga level kelurahan. Kalau ini terwujud, kelak 7,47 juta warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot lagi datang ke kelurahan hanya untuk, misalnya, pembuatan KTP. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit?###

YUDIT MARENDRA

Peringkat II

Provinsi : Jawa Barat

Situs resmi : www.jabarprov.go.id

Blow Up :

Lima hingga sepuluh tahun mendatang Jawa Barat menjadi provinsi berbasis cyber paling maju di Indonesia.

Mimpi Menjadi Provinsi Cyber

Untuk merealisasikan mimpinya, Pemprov Jawa Barat banyak menyekolahkan SDM-nya ke berbagai perguruan tinggi agar mereka melek TI.

Ada banyak mimpi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang ditargetkan tercapai akhir tahun ini. Di antaranya, menyediakan hotspot dan warung internet (warnet) gratis di Gedung Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (Bapisitelda), mengembangkan situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar, menyempurnakan sistem informasi manajemen daerah (Simda), menuntaskan jaringan online kantor pemerintahan, dan mengimplementasikan sistem lelang online.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Jabar tentu membutuhkan SDM yang mampu memahami seluk-beluk soal teknologi informasi (TI). Sayangnya, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemprov justru masih banyak yang gagap teknologi. “SDM yang punya pengetahuan mengenai ICT masih jarang,” keluh Lex Laksamana, sekretaris daerah Jawa Barat. Untuk meminimalisasi kendala ini, pihak pemprov giat melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para abdi negara tersebut. Bahkan, sejumlah aparat dari Bapisitelda dikirim ke Perancis dan ITB untuk menambang ilmu di bidang TI.

Sebetulnya Pemprov Jabar telah menerapkan e-government sejak tujuh tahun silam. Waktu itu tujuannya adalah untuk mempercepat komunikasi antarjajaran pemerintah dan antara masyarakat dan pemerintah. “Kami harus memanfaatkan TI untuk mengakselerasi layanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Jan Muljana Soebrata, kepala Bapisitelda Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pihak Pemprov Jabar juga telah membangun e-government roadmap. Harapannya, pada lima hingga sepuluh tahun mendatang, Jabar menjadi provinsi berbasis cyber paling maju di Indonesia. Dana yang disediakan pun tidak main-main, mencapai Rp20 miliar! Dana itu, selain digunakan untuk meningkatkan mutu SDM, juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan e-government di daerah tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan daerah lain, Pemprov Jabar juga alergi dengan praktek korupsi dan terus berupaya meningkatkan efisiensi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya Pemprov Jabar aktif merintis proses yang mengarah ke penerapan e-procurement. Memang, saat ini mereka baru sampai pada taraf pengumuman lelang (e-announcement). Namun, pada 2008 mereka berharap seluruh pengadaan barang dan jasa di provinsi itu sudah menggunakan sistem elektronik (e-procurement).###

SATRIANIARI WULAN

***

Peringkat III

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Situs resmi : www.pemda-diy.go.id dan www.jogjaprov.go.id

Blow Up :

Dengan berbekal database digital, Hamengku Buwono X mengungkapkan, “Kemungkinan terjadinya bias dalam pengambilan kebijakan menjadi lebih kecil.”

Membangun Surga Informasi Lewat Website

Pemprov DI Yogyakarta mengembangkan banyak situs sebagai turunan website resmi mereka. Semuanya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta terbilang rajin membangun situs-situs baru. Selain memiliki website resmi www.pemda-diy.go.id dan www.jogjaprov.go.id, mereka juga punya beberapa situs turunan, seperti www.tourism.jogja.go.id, www.humas.jogja.go.id, www.hukum.jogja.go.id, www.kesehatandiy.go.id, www.e-announcement.jogja.go.id, www.satlakbencana.jogja.go.id, sampai www.kependudukan.jogja.go.id dan beberapa lainnya. “Kami memang menerapkan digital government services,” ujar Gubernur DI Yogyakarta Hamengku Buwono X.

Pengembangan situs-situs turunan itu dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada 2005–2006, misalnya, pihak pemprov Kota Pelajar itu fokus mengembangkan layanan TI untuk bidang pendidikan. Mereka lalu membuat virtual school, termasuk beberapa proyek yang menghubungkan antarsekolah SD dan SMP se-Yogyakarta. Lalu ada e-education di www.kbs.jogja.go.id, yang berisi konsultasi belajar siswa.

Selain mengembangkan sejumlah situs, mereka membangun database digital dari seluruh instansi di lingkungan pemprov. Database itu dikelola oleh Badan Informasi Daerah (BID) DI Yogyakarta. “Peran BID adalah sebagai IT enabler dan IT support,” terang Hamengku Buwono. Sementara itu, Kepala BID Yogyakarta Achmad Djunaedi menegaskan, “Fungsi BID sebagai pengumpul dan pengintegrasi database dari instansi-instansi lain.”

Urusan kepegawaian juga dirapikan dengan menerapkan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (Simpeg) sejak 2003. Ini penting mengingat sistem informasi kepegawaian aparatur pemerintah sering kacau. Belakangan, mereka juga mengembangkan program untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Caranya? “Kami mengembangkan program aplikasi advokasi UKM secara online,” urai Achmad.

Dengan berbekal database digital, Hamengku Buwono mengungkapkan, “Kemungkinan terjadinya bias dalam pengambilan kebijakan menjadi lebih kecil.” Aplikasi e-government di Kota Gudeg itu memang mulai mengarah ke tingkat maturity. Mungkin itu sebabnya pada 2007 anggaran teknologi informasi (TI) mereka turun ke angka Rp2,1 miliar dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp2,6 miliar.###

YUDITMARENDRA

KATEGORI KABUPATEN/KOTA

Foto dan Caption:

1. Kabupaten Sragen:

Memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan.

2. Untung Wiyono:

“Kalau sekadar mimpi, saya tidak mungkin meng-online-kan semua desa dan mendirikan sekolah kejuruan di bidang TI.”

3. Balai Kota Surabaya:

Masyarakat bisa memanfaatkan hotspot gratis di seputar gedung ini.

4. PSB Online di Kota Malang:

Orang tua murid tak perlu resah mencari sekolah untuk anaknya.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peringkat I

Kabupaten : Sragen

Situs resmi : www.sragen.go.id

Blow Up :

Mempunyai pondasi e-government yang kuat dan berhasil memberi layanan publik berbasis elektronik.

Jadi Rujukan Pemda Lain

Perkembangan e-government di Kabupaten Sragen menjadi acuan banyak pihak karena berhasil meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik pemerintah daerahnya.

Belajarlah sampai ke Sragen. Maka, pada akhir Oktober lalu, berturut-turut datang aparat Pemprov Gorontalo dan Pemkab Klungkung, Bali, ke Sragen, Jawa Tengah. Kedatangan mereka ke sana bukan untuk belajar tentang arkeologi—mengingat di Sragen ada kawasan Sangiran, tempat banyak ditemukannya fosil manusia dan binatang purba. Mereka berkunjung ke kabupaten yang terletak di lembah Sungai Bengawan Solo itu untuk studi mengenai penerapan e-government.

Penerapan e-government di Kabupaten Sragen memang banyak menjadi rujukan pemda-pemda lain. Sebenarnya, seperti apa perkembangan e-government di kabupaten berpenduduk 865.417 jiwa ini? Untung Wiyono, bupati Sragen, mengatakan pihaknya sudah menerapkan e-government secara penuh. Hasilnya, Pemkab Sragen memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan. “Tujuan kami menerapkan e-government adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik kami,” ujarnya.

Pertama, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak 2003. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP hanya butuh waktu lima menit, tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit. Kedua, Sistem Informasi Manajemen Perizinan sejak 2005. Sistem ini bisa melacak (tracking) dokumen perizinan secara online. “E-government memungkinkan kami memberikan layanan perizinan terpadu di kantor pelayanan satu atap kepada kalangan dunia usaha,” papar Untung.

Ketiga, website resmi Pemkab Sragen sejak 2002. Lewat website, masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat.

Keempat, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Kantaya (Kantor Maya) sejak 2004. Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai Pemkab Sragen dan koordinasi antarorganisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai.

Sistem informasi pemerintahan ini terhubung secara elektronik dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Dalam Negeri. Ini menjadikan Kabupaten Sragen sebagai proyek uji coba Departemen Perdagangan dalam pemberian perizinan usaha perdagangan secara elektronik (e-licensing). Lalu, untuk mengetahui respons warga? “Setiap enam bulan sekali kami, bekerja sama pula dengan LSM, melakukan survei kepuasan warga atas layanan publik kami sebagai alat ukur efektivitas penerapan e-government,” jelas Untung.###

FADJAR ADRIANTO

Untung Wiyono

Bupati Sragen

Sragen Bakal Menjadi Lembah Silikon

Rabu (3/10) sore itu, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, berlangsung babak final Warta Ekonomi E-Government Award 2007. Ini adalah tahap terakhir dan sekaligus paling menentukan. Bupati Sragen, Untung Wiyono, menyempatkan hadir dan secara langsung berdiskusi dengan dewan juri untuk mempresentasikan hasil yang sudah dicapai Kabupaten Sragen dalam mengembangkan e-government. Petikannya:

Apa layanan e-government terbaru selama tahun 2007?

Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang kami proses menggunakan TI. Kabupaten Sragen juga sudah mempunyai 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit. Kami juga sudah membangun jaringan sampai ke 208 desa dan menyerahkan 17 izin yang bisa diurus pada tingkat kecamatan. Tahun lalu baru 13 izin.

Fokus e-government di Kabupaten Sragen apakah untuk masyarakat, investor, internal, atau good governance?

Aplikasi TI bermanfaat untuk semuanya. Misalnya, layanan perizinan tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga untuk masyarakat. Semua dinas juga sudah kami buat online. Untuk kebutuhan internal, kami membuat data reporting system dan billing system yang online agar lebih transparan dan akuntabel.

Anda banyak di luar kantor. Bagaimana bisa memonitor kerja para staf?

Saya bisa memonitor melalui ponsel. Lalu, ada juga operator khusus yang melapor ke saya. Kemudian, e-mail untuk saya dalam waktu dua jam harus sudah dibalas.

Apa bayangan Anda tentang Sragen di masa mendatang?

Kami sudah membuat blueprint-nya. Sragen di masa yang akan datang menjadi seperti Lembah Silikon.

Itu serius atau hanya sekadar mimpi?

Lho, kok mimpi? Kalau hanya sekadar mimpi, saya tidak mungkin meng-online-kan semua desa dan mendirikan sekolah kejuruan dalam bidang TI. Saat ini, untuk mengelola TI di Kabupaten Sragen, kami tidak lagi bergantung kepada pihak ketiga. Semuanya, mulai dari instalasi dan maintenance, kami lakukan sendiri. Kami harus bisa melakukannya. Kalau tidak, akan dibohongi terus.

Masyarakat Sragen masih banyak yang menjadi petani dan pedagang. Di mana peran TI untuk membantu mereka?

TI membantu dalam menyediakan informasi bagi kelompok tani. Di setiap desa di Sragen ada tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang mengurus tiga hal. Pertama, update data dan administrasi. Kedua, menjadi PPL atau penyuluh pertanian dan perikanan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Mereka inilah yang bertanggung jawab untuk memajukan desa. Kami juga menyiapkan reward and punishment. Ini sangat bagus untuk mengawali karier anak-anak muda yang baru masuk menjadi PNS. Kalau bagus, karier mereka naik. Kami harus mengubah kultur aparat desa yang monoton.

Di Sragen banyak pengusaha kelas UKM. Dalam microfinance, apakah membuat credit scoring juga memanfaatkan TI?

Kalau tidak menggunakan TI, bagaimana kami bisa mengontrolnya? Sebab, jumlah mereka ribuan. Untuk itu, kami online-kan semua lembaga keuangan. Mulai dari lembaga keuangan pasar, lembaga keuangan desa, sampai lembaga keuangan kecamatan. Sangat ruwet kalau pengelolaannya tidak memanfaatkan TI.

Apakah transaksinya sudah bisa dengan kartu elektronik?

Belum. Ke depan, insya Allah.###

***

Peringkat II

Kota : Surabaya

Situs resmi : www.surabaya.go.id

Blow Up :

Layanan e-procurement ini merupakan langkah berani Wali Kota Bambang Dwi Hartono. Sebab, payung hukum untuk layanan ini belum ada.

Lelang Online di Kota Pelabuhan

Surabaya menjadi pelopor implementasi layanan e-procurement. Ini membuat pengadaan barang dan jasa berlangsung transparan, bebas KKN, dan berstandar internasional.

Di Balai Kota Surabaya, jangan harap Anda bakal menemukan kurir yang sibuk membagikan berkas atau nota dinas dari ruangan ke ruangan. Itu kuno. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menggusur posisi kurir dengan internet. Aktivitas berbasis “e” sudah menjadi urat nadi komunikasi internal pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat di kota pelabuhan ini. “TI merupakan tuntutan zaman yang tak bisa dihindari lagi,” tutur M. Nadjib Usman, kepala Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bapetikom) Kota Surabaya.

Sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, aktivitas perdagangan banyak terjadi di kota ini. Tak ayal, Pemkot Surabaya lalu membangun layanan publik berbasis e-government yang sejalan dengan potensi bisnis dan ekonomi. Layanan unggulan pemkot setempat adalah pengadaan barang dan jasa secara online atau e-procurement. Sistem lelang elektronik yang dimulai sejak 2003 ini bertujuan menyediakan sistem yang transparan, fair, akurat, tepat waktu, hemat anggaran, dan berstandar internasional. Dengan layanan e-procurement, proses pendaftaran maupun lelang dilakukan secara online dan serentak. Alhasil, KKN pun bisa diminimalisasi. Hingga akhir 2006, setidaknya ada 3.000 badan usaha yang menjadi anggota lelang dengan total nilai hampir Rp300 miliar—relatif berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp464 miliar.

Layanan e-procurement ini merupakan langkah berani wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono. Sebab, payung hukum untuk layanan yang bersifat transaksional ini, yakni UU Informasi dan Transaksi Elektronik, belum ada. “Ini adalah kendala utama kami,” aku Bambang. Meski demikian, ia meminta aplikasi ini jalan terus. “Tak ada resistensi dari pihak lain karena mereka merasakan manfaatnya,” imbuh dia. Manfaat lain yang dirasakan pasca meluncurkan layanan e-procurement adalah penghematan belanja hingga 25% dari rencana semula. Ini bersumber dari terciptanya iklim persaingan yang sehat, berkurangnya penggunaan kertas kerja, dan kecepatan realisasi pengadaan barang dan jasa.

Terobosan teranyar adalah mereka membangun jaringan hotspot di lingkungan Balai Kota di kawasan Jimerto. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat yang ada di sekitar lokasi bisa mengakses internet lewat laptop atau PDA secara gratis, meskipun untuk sementara baru ke situs www.surabaya.go.id. Kalaupun masyarakat hendak mengakses alamat situs lain di lokasi yang disebut Smart Office Zone ini, tarifnya miring. “Harganya sepertiga lebih murah dibandingkan warnet,” kata Nadjib. Saat ini Pemkot Surabaya sedang mengadakan polling untuk menyediakan fasilitas hotspot gratis di Gedung Balai Pemuda.###

ARIWINDYANINGRUM

***

Peringkat III

Kota : Malang

Situsresmi :www.pemkot-malang.go.idatauwww.malangkota.go.id Blow Up :

Pemkot Malang juga menggagas sistem informasi manajemen Student Identity Number (SIN), Teacher Identity Number (TIN), perpustakaan digital, dan e-learning.

Mencari Ilmu Menjadi Lebih Indah

PSB Online di Kota Malang menjadi bahan rujukan pemda lain. Selain itu, mereka mempunyai sederet layanan istimewa bagi para siswa dan mahasiswa yang belajar di kota itu.

Bagi para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah, Juli adalah bulan yang menegangkan. Pasalnya, mereka harus berjibaku berebut formulir pendaftaran yang tersedia di loket, kemudian mengisi dan menyerahkan kembali ke sekolah. Kadang, untuk memperoleh formulirnya, beberapa orang tua harus membolos dari kantor. Selesai? Belum. Mereka masih harus memantau apakah anak-anaknya diterima atau tidak. Jika diterima, mereka boleh bernapas lega. Jika tidak, mereka harus mencari bangku sekolah yang kosong di tempat lain. Begitu merepotkan.

Namun, di Kota Malang tidak ada “drama awal tahun ajaran” yang melelahkan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil menerapkan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online yang memudahkan siswa mendaftar ke jenjang sekolah yang lebih tinggi tanpa harus mengantre formulir di loket sejak dini hari. Mereka cukup mengisi formulir aplikasi di internet, dan memantau hasilnya juga secara elektronik.

Terobosan yang dilakukan Pemkot Malang ini lalu dijadikan proyek percontohan sistem PSB Online secara nasional. Selain PSB Online, Pemkot Malang juga menggagas sistem informasi manajemen Student Identity Number (SIN), Teacher Identity Number (TIN), perpustakaan digital, dan e-learning.

Kota Malang saat ini memiliki 48 perguruan tinggi, 50 SMU, 89 SMP, dan 299 SD. Maka tak heran jika Malang ditahbiskan sebagai salah satu kota pelajar. Sederet pelayanan pendidikan berbasis “e” memudahkan insan pendidikan di sana untuk mencari ilmu. SIN, misalnya, memungkinkan wali murid untuk memonitor kegiatan sekolah putra/putrinya melalui akses internet. Adapun TIN bisa memberi bocoran informasi kegiatan guru pengajar, sekaligus menggali informasi mata pelajaran serta nilai para siswa. Lewat perpustakaan digital, masyarakat kian mudah mencari buku-buku yang dibutuhkan lewat katalog secara online, sehingga tak perlu lagi harus pusing memelototi ratusan judul buku yang ada di rak. Wali Kota Malang Peni Suparto tak menampik jika pihaknya dinilai tengah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sebagai konsekuensi sebagai salah satu kota tujuan belajar. “Malang adalah kota pelajar. Maka, kami ingin memberi dan menjamin mutu terbaik bagi para siswa,” kata Peni.

Juli 2007 silam, Pemkot Malang mengembangkan telecenter Daragati sebagai bagian dari kerangka kerja sama sister city antara Kota Malang dan Kota Shiojiri, Jepang. Menurut Peni, telecenter ini tersebar di tujuh titik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Lebih lanjut dia memaparkan, pihaknya selalu berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur TI dan komunikasi yang ada. Selain dengan Shiojiri, Kota Malang juga menjadi sister city Kota Chungcheon, Korea Selatan.###

ARI WINDYANINGRUM DAN SATRIANI ARI WULAN

***